SUKSES menyelamatkan PT Jatim Nusa Usaha (JNU) dari kebangkrutan, Leo Herlambang dipilih Pemprov Jatim untuk menjadi Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Leo diharapkan mampu
meningkatkan kinerja PT PJU, termasuk bisa merealisir 4 (empat) participating Interest (PI) hak Pemprov Jatim yang hingga kini masih menggantung di SKK Migas dan Kementerian ESDM.
“Salah satu tugas saya memang bisa merealisasi empat PI yang menjadi hak Pemprov Jatim. Semua persyaratan telah lengkap, tetapi masih belum bisa direalisir. Saya sedang mempelajari mengapa hal itu bisa terjadi,” kata Leo Herlambang, Selasa (26/1/2016) pagi.
INDUSTRI minyak dan gas bumi kerap dipandang sebagai bisnis dengan modal besar dan penuh risiko. Karena itu, tak banyak badan usaha milik daerah (BUMD) yang serius menggarap lini bisnis ini.
Padahal, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memberikan hak partisipasi sebesar l0 persen pada daerah sesuai dengan katentuan perundangan apabila ada kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) minyak dan gas bumi yang telah habis masanya.
BERTEMPAT di kantor PT Petrogas Jatim Utama di Belleza Office Tower 15 Floor Office 02, Jl Letjen Soepeno 34, Permata Hijau Jakarta, dilakukan pertemuan lanjutan dengan PT Australasia LNG (AALNG) terkait proyek pembangunan LNG Hub dan Regasifikasi Gas Plant di Probolinggo.
Hadir pada rapat Kamis (9/2) tersebut antara lain Dirut Petrogas Leo Herlambang bersama jajaran direksi. Pihak AALNG yang hadir Arya Setyaki selaku Presiden Direktur PT Australasia LNG Indonesia bersama timnya antara lain Narendra Singh, Rezza Hasan dan Krisandra RK.
Pertemuan juga dihadiri James O’Brien selaku Head of Gas/LNG Business Development dari perusahaan gas terkemuka asal Swiss, Astra Oil Trading (AOT). Rapat koordinasi antara Petrogas, AALNG dan AOT tersebut membahas pengembangan extension LNG Hub Regas Plant Probolinggo.
Sejak setahun terakhir, PT Petrogas Jatim Utama (PJU) menjadi salah satu BUMD yang paling menguntungkan dan potensial bagi Pemprov Jatim. Apa rahasianya? Koran Bisnis Indonesia, mewawancarai Direktur Utama PT PJU Leo Herlambang belum lama ini. Berikut petikannya;
Bagaimana prosesnya sampai akhirnya memimpin PJU?
Saya sebenarna tidak paham tentang minvak humi. Pak Gubernur Jatim [Soekamol meminta saya untuk masuk. Saya ditanva apakah siap. Saya jawab siap. Saya masih ingat, saat itu Pak Gubernur lagi menunggu Pak [Ignatiusl Jonan meresmikan Pelabuhan Probolinggo. Sambil menunggu, beliau memanggil saya.
KEPALA Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Dr Mas Purnomo Hadi MM mengajak jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur untuk saling bersinergi, bersimbiosis mutualisme demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Dr Mas Purnomo Hadi MM dihadapan para direktur utama 11 BUMD milik Pemprov Jatim, Selasa (7/2) di Hotel Varna, Jl Tunjungan Surabaya. “Alanglah baiknya jika kita saling bersinergi, potensi masing-masing BUMD bisa ditangkap sebagai peluang BUMD lain. Saling bersinergi untuk Jawa Timur,” ujarnya.
Berbicara di dalam forum rapat penyusunan aplikasi Sistem Informasi BUMD, Mas Purnomo menekankan pentingnya sinergi antar BUMD tersebut. Sinergi antara BUMD bidang keuangan / perbankan, air, pertambangan, pelabuhan dan usaha-usaha lainnya.
TIGA perusahaan energi tercatat berniat mencatatkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia guna menggalang dana untuk modal kerja.
Pertama, perusahaan pembangkit listrik energi baru terbarukan PT Terregra Asia Energy berencana untuk menerbitkan 600 juta saham baru melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia dengan target penggalangan dana sekitar Rp 150-200 miliar.
Kedua, perusahaan patungan antara Badan Usaha Milik Daerah (bumd) Jawa Timur dengan perusahaan asal Australia, juga direncanakan melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 2019.
JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemukakan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dan memenangi persaingan dengan negara Asean lain, pemerintah perlu memberikan insentif dan fasilitas lebih baik dari yang ditawarkan negara tetangga itu.
Untuk saat ini, fasilitas dan insentif sebaiknya diutamakan pada investasi di sektor manufaktur karena memiliki dampak pengganda atau multiplier effect yang besar, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.